A. Latar Belakang Masalah Irian Barat
- Berdasarkan kesepakatan KMB tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan pengakuan kedaulatan negara Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS).
- Belanda mengingkari kesepakatan KMB tentang penyelesaian masalah Irian Barat yang rencananya akan dilaksanakan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan.
- Belanda justru memperkuat pertahanan militernya dan menyebarkan isu anti-Indonesia terhadap penduduk Irian Barat.
B. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Merebut Irian Barat
1. Perjuangan Diplomasi (perundingan)
a. Perjuangan diplomasi dengan Belanda
- Belanda memasukkan Irian Barat sebagai bagaian wilayah kerajaannya sehingga perjuangan diplomasi bilateral mengalami kegagalan.
b. Perjuangan diplomasi di forum PBB
- Indonesia kalah suara dalam sidang umum PBB karena jumlah negara Asia-Afrika yang menjadi angggta PBB belum sebanyak sekarang
c. Perjuangan diplomasi di KAA
- Melaksanakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta pada tanggal 18 Nov 1957.
2. Konfortasi politik
a. Pembatalan perjanjian KMB
- Pembatalan perjanjian KMB dilakukan secara sepihak oleh Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1956 pada tanggal 3 Mei 1956.
b. Pembentukan provinsi Irian Barat
- Provinsi Irian Barat dibentuk tanggal 17 Agustus 1956 oleh Kabinet Ali Sastroamidjoyo.
- Ibu kota berada di Kota Soa Sui, Tidore, Maluku Utara dan sebagai Gubernur adalah Zainal Abidin Syah dari Kesultanan Ternate.
c. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda
- Terjadi pada tanggal 17 Agustus 1960 dalam pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun dari Langit.”
3. Konfrontasi Ekonomi
- Hasil rapat umum gerakan pembebasan Irian Barat tanggal 2 Desember 1957 rakyat dan pemerintah melaksanakan aksi konfrontasi sebagai berikut:
i. Mogok masal para buruh yang kerja di perusahaan Belanda.
ii. Melarang beredarnya segala bentuk terbitan dan film yang berbahasa Belanda.
iii. Pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan milik Belanda di Indonesia.
iv. Memecat warga negara Belanda yang bekerja di pemerintahan Indonesia.
v. Membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat.
- Pemerintah mengularkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 1957 tentang Pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan milik Belanda di Indonesia.
- Perusahaan Belanda yang akan diambilalih yaitu: Perusahaan listrik Philips, Bank Escompto, Percetakan de Unie, Nederlandsche Handel Maatschappij (Bank Dagang Negara), serta perusahaan perkebunan dan pertambangan.
- Melarang seluruh pesawat terbang KLM milik Belanda untuk terbang dan mendarat di Indonesia.
4. Konfrontasi bersenjata (militer)
a. Tri Komando Rakyat (Trikora)
- Latar belakang Trikora adalah Belanda mencoba menjadikan masalah Irian Barat sebagai masalah di forum PBB sebagai koloni yang akan dimerdekakan (dekolonisasi).
- Presiden Soekarno mencanagkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada tanggal 19 Desember 1961 saat pidato rapat raksasa di Jogjakarta dalam rangka pembebesan Irian Barat.
- Isi Trikora:
i. Gagalkan pembentukan negara boneka bentukan Belanda
ii. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
iii. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air Indonesia
b. Komando Mandala
- Komando Mandala merupakan realisasi dari Trikora yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 Januari 1962 di Ujung Pandang (Makasar).
Pasukan Komando Mandala
- Tugas Komando Mandala:
i. Merencanakan persiapan dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan Provinsi Irian Barat ke dalam kuasaan NKRI.
ii. Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat, yakni:
o Sesuai dengan taraf-taraf perjuangan diplomasi.
o Dilaksanakan sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat secara de facto dan dapat menciptakan daerah-daerah bebas atas unsur kekuasaan pemerintahan RI.
- Panglima Komando Mandala: Mayjend. Soeharto, wakil panglima I: Kol. (laut) Subono, wakil panglima II: Kol. (udara) Leo Wattimena, dan kepala staff gabungan: Kol. Achmad Tahir.
- Tiga fase strategi operasi militer Komando Mandala:
i. Fase infltrasi: memasukkan 10 kompi tentara ke Provinsi Irian Barat samapi akhir tahun 1962 dan mengajak raktyat irian Barat untuk ikut membebaskan wilayah :
o Fak-fak dan Kaimana dengan operasi banteng
o Sorong dan Terminabuan dengan operasi serigala
o Marauke dengan operasi naga
o Sorong, Kaimana, dan Marauke dengan operasi jatayu
ii. Fase eksploitasi: serangan terbuka mulai tahun 1963 terhadap pangkalan militer musuh dan semua pos pertahanan musuh yang penting.
o Operasi serangan terbuka tersebut dinamakan Operasi Jayawijaya dengan membentuk Angkatan Tugas Amfibi 17 yang terdiri dari tujuh gugus tugas yang dipimpin oleh Kol. Sudomo, sedangkan Angkatan Udara membentuk enam kesatuan tempur baru.
o Operasi Jayawijaya belum sempat dimulai karena padda tanggal 15 Agustus 1962 tercapai persetujuan perundingan antara RI dan Belanda di markas Besar PBB. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1962 terjadi genjatan senjata.
iii. Fase konsolidasi: menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat mulai awal tahun 1964.
c. Peristiwa Laut Aru
- Pada awal fase infiltrasi di Laut Aru (sebelah barat daya Irian Barat) terjadi pertempuran antara tiga Motor Torpedo Boat (MTB) milik Indonesia dengan kapal perusak dan fregat milik Belanda.
- Pada tanggal 12 Januari 1962 kesatuan patroli cepat yang dipimpin oleh Kapten Wiratno melakukan patroli rutin di Laut Arafuru yang terdiri dari tiga buah MTB yaitu:
o MTB Macan Tutul yang dikomandoi oleh Kapten Wiratno dan Komodor Yosafat Sudarso (Yos Sudarso).
o MTB Harimau yang dikomandoi oleh Kolonel Sudomo.
o MTB Macan Kumbang yang dikomandoi pejabat lainnya.
MTB KRI Macan Tutul
sumber: id.wikipedia.org
- Pada tanggal 15 Januari 1962 rombongan patroli Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) tiba di Laut Aru, secara tiba-tiba diserang oleh kapal perusak dan kapal fregat yang dipandu oleh pesawat terbang Neptune dan Firefly milik Belanda.
Firefly
Neptune
- MTB Macan Tutul yang dikomdaoi oleh Yos Sudarso melakukan manufer, sehingga pihak Belanda hanya memperhatikan MTB Macan Tutul dan KMB yang lain dapat meloloskan diri. Mendapat serangan yang bertubi-tubi menyebabkan MTB Macan Tutul terbakar dan tenggelam sehingga menggugurkan Kapten Wiratno, Yos Sudarso, dan beberapa awak kapal menjadi pahlawan pembebasan Irian Barat.
Komodor Yos Sudarso
sumber: sejarah.kompasiana.com
C. Akhir Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Merebut Irian Barat
1. Persetujuan New York
- Latar belakang: pertempuran terbuka antara Indonesia dan Belanda untuk saling mempertahankan Irian Barat dapat diketahui dunia internasional.
- Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker mengamati kesungguhan Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat. Ia mengajukanRencana Bunker yang berisi:
o Pemerintahan Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.
o Rakyat Irian Barat diberikan kebebasan untuk memilih tetap berada dalam wilayah RI atau memisahkan diri.
o Pelaksanaan penyerahan Irian Barat diselesaikan dalam waktu dua tahun.
o Diadakan masa pengalihan selama satu tahun di bawah pemerintahan PBB untuk menghindari bentrok fisik dan pemulangan militer dan pegawai Belanda.
- Pada tanggal 15 Agustus 1962 di Markas PBB New York diadakan penandatangan perjanjian antara RI dan Belanda menyelesaian masalah Irian barat yang dikenal dengan Perjanjian New York yang berisi:
o Belanda menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan sementara PBB United Nations Temporary Authority (UNTEA) dan penurunan bendera Belanda diganti dengan bendera PBB selambat-lambatnya 1 Oktober 1962.
o Tenaga-tenaga dari Indonesia (sipil dan militer), putra-putri Irian Barat, dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan akan digunakan oleh pemerintahan sementara PBB.
o Pasukan Indonesia yang sudah berada di Irian Barat diizinkan untuk tetap tingal di Irian Barat, tetapi statusnya tetap di bawah pemerintahan sementara PBB.
o Angkatan perang Belanda akan dipulangkan berangsur-angsur dan yang belum dipulangkan berada di bawah pengawasan PBB.
o Diberlakukannya lalu-lintas bebas antara irian Barat dengan wilayah Indonesia lainnya.
o Pada tanggal 31 desember 1962, bendera Indonesia mulai dikibarkan berdampingan dengan bendera PBB.
o Pemulangan angota sipil dan militer Belanda harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 1 mei 1963 dan secara remsi Indonesia menerima pemerintahan Irian Barat.
- Sebagai tindak lanjut Perjanjian New york, pemerintahan Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) sebelum akhir tahun 1969.
- Pemerintahan sementara PBB UNTEA pimpinan Jalal Abdoh dari Iran membentuk pasukan keamanan PBB United nations Security Forces (UNSF). UNSF yang dipimpin oleh Brigjend. Said Uddin Khaan dari Pakistan bertujuan untuk menjamin keamanan di Irian Barat.
2. Penyerahan kekuasaan Irian Barat kepada Indonesia
- Penyerahan kekuasaan pemerintahan secara resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1963 di Kota Baru/Holandia (Jayapura).
- Komando Mandala dibubarkan pada hari yang sama dengan tugas terakhir yaitu Operasi Wisnumurti yang bertujuan untuk menyelenggarakan penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI.
3. Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat (Papera)
- Diselenggarakan tanggal 14 Juli – 4 agustus 1969 di bawah tanggung jawah pemerintah RI dengan tata cara:
o Pelaksanaan Papera dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat.
o Pelaksanaan Papera dilaksanakan di setiap kabupaten di Irian Barat.
o Pembentukan Dewan Musyawarah Pepera (DMP) dan utusan di setiap kabupaten.
o Jumlah DMP sebanding dengan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten.
o Setiap 750 jiwa memiliki 1 orang wakil DMP atau setiap kabupaten memiliki minimum 75 orang dan maksimum 175 orang anggota DMP.
- Penentuan pendapat rakyat (Papera) dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
o Tahap I: Konsultasi tata cara penyelenggaraan Papera dengan dewan kabupaten di Kota Jayapura tanggal 24 Maret 1969.
o Tahap II: Pemilihan Dewan Musyawarah Papera (DMP) yang berakhir Juni 1969.
o Tahap III: Melaksanaka Papera mulai dari Kabupaten Marauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.
- DMP dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia.
- Hasil Papera dibawa oleh utusan Duata Besar PBB Ortis Sanz ke New York untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke-24 pada tanggal 29 November 1969.
- Sidang Umum PBB ke-24 menyetujui resolusi Belanda, Malaysia, Thailand, Belgia, Luksemburg, dan Indonesia tentang harapan agar Sidang Umum PBB menerima hasil-hasil papera sesuai dengan perjanjian New York.
Patung Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banten
sumber: id.wikipedia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar