BERAKHIRNYA MASA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI

Kegagalan PKI dalam upaya kudeta pada tahun 1965 menimbulkan dua permasalahan besar bagi Indonesia. Pertama, carut-marutnya perekonomianIndonesia dengan inflasi sampai 600%. Kedua, terjadinya konflik sosial akibat dendam pada PKI dan organisasi bawahannya. Kedua permasalahan tersebut perlahan-lahan bisa diatasi dengan tampilnya Jenderal Soeharto.  Orde Baru   pun lahir dengan tekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya,  Orde Baru   bertakhta dalam kehidupan bangsa Indonesia selama 32 tahun. Mengapa  Orde Baru   bisa tumbang pada tahun 1998?

1. Peristiwa Penting Sepanjang  Orde Baru 

Sejarah  Orde Baru   dimulai tanggal 12 Maret 1967. Jenderal TNI Soeharto ditunjuk oleh MPR sebagai pejabat presiden. Beliau menjalankan tugas kepresidenan yang telah diambil alih dari Presiden Soekarno. Setahun kemudian Soeharto dipilih secara resmi sebagai presiden untuk pertama kalinya sekaligus mengawali era  Orde Baru  .  Orde Baru   memimpin pemerintahan di Indonesia selama lebih kurang 32 tahun. Soeharto tampil sebagai presiden tunggal selama tujuh kali berturut-turut. Selama menjalankan tugas kepresidenan, beliau didampingi oleh wakil presiden yang berbeda. Wakil presidennya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Soedharmono, Try Sutrisno, dan B.J. Habibie. Pada periode pemerintahan 1998–2003, Soeharto harus turun dari jabatannya karena desakan gerakan reformasi. Kita bisa mencatat selama  Orde Baru   terjadi beberapa pelanggaran HAM dan kebebasan pers. Sementara itu, Golkar dengan didukung ABRI dan birokrasi memenangkan pemilu selama tujuh kali berturut-turut.

2. Perkembangan Ekonomi pada Masa  Orde Baru

Soeharto perlu waktu sekitar dua belas tahun untuk meraih keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi dan kependudukan. Masa keemasan  Orde Baru   terjadi pada tahun 1976–1988. Keberhasilan itu didukung melonjaknya harga minyak dunia, mengalirnya bantuan negara-negara donor, dan efektifnya rencana pembangunan lima tahun (Repelita) I–III. Pada tahun 1980-an Indonesia adalah penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kedudukan Indonesia sebagai negara antikomunis mempermudah bantuan Barat.

Pelaksanaan Repelita bisa tepat sasaran dan program. Upaya  Orde Baru   untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berhasil pada periode itu. Pendapatan per kapita Indonesia naik dari US$70 pada tahun 1968 menjadi US$1.000 pada tahun 1996.

a. Prestasi  Orde Baru

Prestasi yang perlu dicatat selama  Orde Baru   sebagai berikut. Program transmigrasi bisa mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan membuka lahan-lahan baru di luar Pulau Jawa. Program keluarga berencana (KB) mampu menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk memberantas buta huruf, pemerintah membuat program bebas tiga buta (B3B). Pemerintah  Orde Baru   juga sukses menerapkan Gerakan Wajib Belajar Wajar 9 Tahun dan Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh (GNOTA).Keberhasilan Soeharto menjaga stabilitas keamanan dalam negeri mendorong masuknya investor asing. Mereka menanamkan modal di Indonesia sehingga memperluas kesempatan kerja. Pemerintahan  Orde Baru   juga berhasil menggalakkan cinta atas produk dalam negeri dan menumbuhkan rasa nasionalisme.

b. Swasembada Beras

Prestasi  Orde Baru   yang fenomenal adalah swasembada pangan pada tahun 1980-an. Usaha mencapai swasembada beras berlangsung selama Repelita I dan Repelita II. Usaha ini dilaksanakan melalui rehabilitasi saluran irigasi, pembangunan jaringan irigasi baru, penyediaan fasilitas kredit, penerapan kebijaksanaan harga, serta pemanfaatan teknologi dan penyuluhan.

Repelita III menekankan usaha intensifikasi khusus (insus) pada tahun 1979. Misalnya, dengan memperluas penggunaan benih varietas unggul, penggunaan pupuk secara optimal, meningkatkan usaha pengendalian hama dan penyakit, serta meningkatkan pengelolaan air irigasi. Atas usaha yang dilakukan sejak Repelita I, impor beras tidak dilaksanakan mulai tahun 1984 dan swasembada beras berhasil dicapai.

Untuk mempertahankan swasembada beras dilaksanakan suprainsus pada Repelita IV. Sistem ini meningkatkan partisipasi kelompok tani. Programnya antara lain pembangunan dan pemeliharaan sarana irigasi, pencetakan sawah, dan pengendalian hama terpadu. Pada tahun pertama Repelita V, peningkatan produksi padi dilaksanakan dengan meningkatkan luas areal suprainsus dan pencetakan sawah.

Dari tabel di atas kita bisa melihat produksi padi terus mengalami kenaikan. Dari 17,2 juta ton pada tahun 1968 menjadi 41,7 juta ton pada akhir Repelita IV atau meningkat lebih dua kali. Peningkatan produksi padi yang begitu pesat telah menghasilkan swasembada beras pada tahun 1984. Peningkatan produksi padi disebabkan meningkatnya hasil rata-rata padi per hektare. Sejak awal Repelita I sampai akhirRepelita IV, hasil rata-rata per hektare meningkat dari 2,13 ton per hektare (1968) menjadi 4,11 ton per hektare (1988). Peningkatan hasil rata-rata tersebut disebabkan meningkatnya mutu usaha intensifikasi. Misalnya, pengelolaan air irigasi, penyuluhan dan penyediaan fasilitas kredit, serasinya hubungan antara harga pupuk dan padi, semakin baiknya prasarana dan distribusi pupuk, serta semakin efisiennya penggunaan pupuk. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan produksi padi adalah semakin luasnya areal panen, terutama luas panen intensifikasi.

3. Berakhirnya  Orde Baru  dan Lahirnya Reformasi

Di balik kesuksesan pembangunan di depan,  Orde Baru   menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur. Korupsi besar yang pertama terjadi tahun 1970-an ketika Pertamina dipegang Ibnu Sutowo. Praktik korupsi menggurita hingga kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1998. Rasa ketidakadilan mencuat ketika kroni-kroni Soeharto yang diduga bermasalah menduduki jabatan menteri Kabinet Pembangunan VII. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil.

Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang (transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial.

Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim  Orde Baru  . Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai pemberedelan koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata. Misalnya, program ”Penembakan Misterius” (Petrus) atau Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997–1998.

a. Dari Krisis Ekonomi ke Krisis Multidimensi (Segala Bidang)

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di Thailand pada bulan Juli 1997 merembet ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kemarau terburuk dalam lima puluh tahun terakhir. Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami krisis paling parah. Solusi yang disarankan IMF justru memperparah krisis. IMF memerintahkan penutupan enam belas bank swasta nasional pada 1 November 1997. Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara. BPK menemukan penyimpangan dana sebesar Rp138 triliun atas penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut. Saat itu pemerintah menyalurkan BLBI sekitar Rp700 triliun. Ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi krisis. Sampai bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan ”Gerakan Cinta Rupiah”, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat. Kabinet Pembangunan VII yang disusun Soeharto ternyata sebagian besar diisi oleh kroni dan tidak berdasarkan keahliannya. Kondisi itulah yang melatarbelakangi munculnya gerakan reformasi.

b. Gerakan Reformasi

Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain suksesi kepemimpinan nasional, amendemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998.

1) Demonstrasi Mahasiswa

Desakan atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan nasional dilakukan mahasiswa dan kelompok proreformasi. Pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 mahasiswa terluka. Sehari kemudian pada tanggal 8 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa terjadi di Yogyakarta (UGM dan sekitarnya). Demonstrasi ini juga berakhir bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa bernama Mozes Gatotkaca. Dalam kondisi ini, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir tanggal 9 Mei 1998 untuk menghadiri sidang G 15.

2) Peristiwa Trisakti

Tuntutan agar Presiden Soeharto mundur semakin kencang disuarakan mahasiswa di berbagai tempat. Tidak jarang hal ini mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Peristiwa Trisakti mengundang simpati tokoh reformasi dan mahasiswa Indonesia.

3) Kerusuhan Mei 1998

Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah.

4) Pendudukan Gedung MPR/DPR

Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR/MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998 Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Pernyataan Harmoko itu kemudian dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto dan mengatakannya sebagai pendapat pribadi.

Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Presiden Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat.

5) Pembatalan Apel Kebangkitan Nasional

Momentum hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amien Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998 atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, sebelas menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri.