1. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari
kata autos, artinya…
a. Bersama
b. Berkelompok
c. Sendiri
d. Individu
2. Kebijakan otonomi daerah dilator belakangi
oleh…
a. Pemerintah pusat tidak lagi dibebani
memberikan anggaran kepada daerah
b. Daerah daerah lebih kreatif dalam
mengembangkan sumber dayanya
c. Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari
pusat ke daerah
d. Putera putera daerah dapat berpartisipasi
secara aktif dalam pembangunan di daerahnya
3. Undang undang yang mengatur tentang pemerintah
daerah adalah…
a. Undang undang RI no. 20 tahun 2004
b. Undang undang RI no. 21 tahun 2004
c. Undang undang RI no. 32 tahun 2004
d. Undang undang RI no. 33 tahun 2004
4. Undang undang no. 33 tahun 2004 merupakan
undang undang mengenai…
a. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah
b. Otonomi daerah
c. Pemerintah daerah
d. Kewenangan daerah
5. Pelaksanaan tonomi daerah di Indonesia di atur
secara konsitisional dala UUD 1945…
a. Pasal 17
b. Pasal 18
c. Pasal 19
6. Jika ditafsirkan otonomi daerah adalah
pelimpahan kewenangan atau pemberian kewenangan dari pemerintah…
a. Pemerintah daerah kepada pemerintah usat
b. Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
c. Pemerintah asing kepada pemerintah daerah
d. Pemerintah pusat kepada pemerintah asing
7. Pelaksanaan otonomi daerah berpusat di daerah…
a. Propinsi
b. Kabupaten/kota
c. Kota Administratif
d. Desa
8. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud
dari pelaksanaan…
a. Anarki dalam suatu Negara
b. Sosialisasi dalam suatu Negara
c. Demokrasi dalam suatu Negara
d. Modernisasi dalam suatu Negara
9. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi…
a. Masyarakat setempat
b. Pemerintah pusat
c. [emerintah asing
d. Presiden bersama DPR
10. Penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada
daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan…
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi daerah
11. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintahan dan perangkat pusat daerah dinamakan…
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Tugas pembantuan
d. Otonomi daerah
12. Kesatuan
masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dinamakan…
a. Gubernur
b. Walikota
c. Bupati
d. DPRD II
13. Pemerintah terendah dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia dinamakan…
a. RT
b. Desa
c. RW
d. Kecamatan
14. Bidang bidang yang masih menjadi kewenagan
pemerintah pusat adalah, kecuali…
a. Politik
b. Agama
c. Sosial budaya
d. Keuangan
15. Berkut ini yang bukan merupakan bidang
kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaaan otonomi daerah, adalah…
a. Ekploitasi kekayaan hutan
b. Penataan tata ruang kota
c. Pelakanaan kegiatan administrasi
d. Menetapkan kebijakan moneter
16. Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah…
a. Gubernur
b. Bupati
c. Walikota
d. DPRD Kabupaten
17. Badan eksekutif di daerah kota adalah…
a. Gubernur
b. Bupati
c. Walikota
d. DPRD II
18. Badan legislative di kabupaten adalah…
a. Gubernur
b. Bupati
c. Walikota
d. DPRD II
19. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan
oleh pemerintahan daerah, meliputi, kecuali…
a. Pekerjaan umum
b. Kesehatan
c. Pendidikan
d. Fiscal
20. Keuanagan daerah yang diperoleh dari Pajak
Bumi dan bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar…
a. 10 %
b. 20 %
c. 80 %
d. 90 %
21. Urusan secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah
yang bersangkutan merupakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat…
a. Wajib
b. Pilihan
c. Alternative
d. Wajar
22. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang di atur dalam pasal 18 UU no 32 tahun 2004, antara lain…
a. Pengendalian lingkungan hidup
b. Pelayanan administrasi
c. Pelayanan nidang ketenagakerjaan
d. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara
23. Pemerintah daerah sebagai unsure penyelenggara
pemerintahan daerah sendiri disebut…
a. Dinas daerah dan sekretaris daerah
b. Gubernur, dinas daerah, dan sekretaris daerah
c. Bupatiatau wali kota dan perangkat daerah
lainnya
d. Gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat
daerah
24. Maksud dari tujuan pembuatan kebijakan public
adalah sebagai berikut, kecuali…
a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. Melindungi hak masyarakat
c. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
d. Memberikan kekuasaan tanpa harus pada daerah
25. Menaati peraturan daerah berate menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah karena hasil musyawarah tersebut
merupakan…
a. Kebulatan pendapat penyelenggaraaan pemerintahan
b. Kesepakatan bersama seluruh rakyat
c. Kebulatan pendapat seluruh rakyat
d. Kesepakatan seluruh rakyat melalui wakilnya di
DPRD
26. Suatu peraturan daerah dikatakan sah apabila…
a. Dinyatakan telah berlaku
b. Diajukan atau diputuskan dalam siding DPRD
c. Diumumkan kepada masyarakat umum
d. Disetujui DPRD dan di sahkan kepala daerah
27. Pelaksanaan otonomi daerah dirasa lebih
memberatkan bagi pemerintah daerah yang…
a. Memiliki jumlah penduduk yang besar
b. Memiliki wilayah yang luas
c. Tidak memiliki sember pendapatan daerah
d. Wilayahnya tidak memiliki lahan yang cukup
28. Makna kesanggupan dalamberperan serta untuk
pelaksanaan pembangunan adalah…
a. Kesanggupan dalam mengisi pembangunan disegala
bidang
b. Kesediaan membantu pemerintahan dalam
mensukseskan pembangunan nasional
c. Kesdiaan dan kemampuan berperan serta untuk
melaksanakan pembangunan
d. Kepercayaan diri sendiri dan kesediaan dalam
melaksanakan pemabngunan
29. Partisipasi dan proaktif masyarakat dalam
perumusan kebijakan pubik di daerah sangat penting, karena…
a. Pemerintah akan mudah memaksa masyarakat agar
memenuhi kebijakan politik tersebut
b. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama
demi terwujudnya kesejahteraan bersama
c. Masyarakat berhak menuntut segala kebutuhannya
pada pemerintah
d. Masyarakat adalah objek pelaksanaaan
kebijaksanaan pemerintah
30. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah
desa dilakukan oleh…
a. Badan Perwakilan Desa
b. Lembaga Musyawaratan Desa
c. Anggota masyarakat Desa
d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
31. Sukses tidaknya pembangunan nasional sangat
bergantung pada…
a. Pemerintah
b. Bangsa / Negara
c. Masyarakat
d. Segenap masyarakat Indonesia
32. Sumber dana utama bagi pembangunan nasioanal
di Indonesia yang berasal dari rakyat terutama…
a. Devisa impor
b. Ekspor impor
c. Jasa
d. Pajak
33. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan
rumah tangga sendiri adalah Negara dalam bentuk…
a. Sentrelisasi
b. Desentralisasi
c. Dekonsentrasi
d. Otonomi
34. Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang
dilaksanakan oleh gubernur di daerah dalam bentuk…
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
c. Pendapatan asli daerah
d. Pinjaman lua negeri
35. Berikut yang bukan pendapatan asli darah
adalah..
a. Retribusi
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga
d. Pajak listrik
36. Peratutran calon independen tentang bupati
atau wali kota, gubernur bahkan presiden dan wakil presiden yang ternyata
menimbulkan pro dan kontra merupakan tanggung jawab…
a. Presiden
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. Partai politik
37. Kebijakan yang menyangkut kepentingan orang
banyak disebut…
a. Kebijakan moneter
b. Kebijakan luar negeri
c. Kebijakan public
d. Kebijakan fiscal
38. Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPRD<
kecuali…
a. Memeilih anggita MPR yang berasal dari utusan
daerah
b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan
daerah
c. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah
dan masyarakat
d. Membuat Anggatran Pendapatan dan Belanja
Daerah
39. Berdasarkan ketentuan peraturan perunadng
undangan yang berlaku bahwa otonomi daerah harus dilaksanakan dakam semangat
Negara…
a. Federasi
b. Kesatuan
c. Serikat
d. Konfederasi
40. Berikut ini adalah daerah provinsi di wilayah
Negara Indonesia yang merupakan hasil pemekaran setelah diberlakunya UU
pemerintahan daerah ang berlaku, kecuali…
a. Bangka Belitung
b. Maluku Utara
c. Nanggroe Aceh Darussalam
d. Banten
Tidak ada komentar:
Posting Komentar